HAKIKAT WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI

         Warga Negara Indonesia adalah orang orang yang menempati wilayah negara Indonesia, atau pun tidak menempati wilayah Indonesia namun masih memiliki pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia, sebagai penduduk atas negara Indonesia. Sehingga mereka yang berada atau bekerja di luar negeri seperti mahasiswa atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih memiliki status Warga Negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi asalkan mereka yang berada di luar negeri tersebut masih memiliki pengakuan resmi dari negara Indonesia. Namun tidak semua orang yang berada pada suatu negara merupakan warga negara dari negara tersebut. Bisa dilihat dari keberadaan TKI yang tidak diakui sebagai warga negara di mana mereka bekerja, namun masih diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Hakikat warga dalam demokrasi adalah warga negara mempunyai hak yang sama tanpa di bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Selain Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dengan demikian, yang menjadi warga negara Indonesia bisa berasal dari manapun tetapi harus sesuai dengan peraturan dan disahkan dengan undang-undang. Perbedaan makna antara warga negara, kewarganegaraan dan pewarganegaraa. Dalam Pasal 1 UU RI Nomor 12 tahun 2006, disebutkan bahwa.

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

No.	Nama	Sebab menjadi WNI	Pendapat
1.	Stefano Lilipaly	Naturalisasi	Ayahnya Ron Lilipaly merupakan orang Indonesia wajar jika dia mendapat naturalisasi
2.	Diego Michiels	Naturalisasi	Diego masih keturunan Indonesia. Ayahnya, Robbie Michiels berasal dari Jakarta. Diego juga masih memiliki darah Ambon yang diturunkan dari neneknya wajar jika dia mendapat naturalisasi
3.	Christian Gonzalez	Naturalisasi	Menikah dengan wanita Indonesia yaitu Eva Nurida Siregar dan tinggal di Indonesia lebih dari lima tahun wajar jika dia mendapat naturalisasi
4.	Irfan Bachdim	Naturalisasi	Bapaknya asli orang Indonesia wajar jika dia mendapat naturalisasi
5.	Kim Kurniawan	Naturalisasi	Mempunyai garis keturunan Tionghoa-Indonesia dari sang Ayah wajar jika dia mendapat naturalisasi

Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan demokrasi. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos atau kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung ( melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Abraham Lincoln mengemukakan bahwa demokrasi adalah “the government from the people, by the people, and for the people” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam undang-undang dasar negara.

Negara yang menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya memiliki landasan pokok berupa pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dari gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis atau dewan.
2. Pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia. Misalnya, adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi bersama demi kepentingan bersama.

Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengakui bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis harus melibatkan peran atau partisipasi rakyat secara penuh untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan hasil dari kristalisasai nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi adalah nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa dan sesuai dengan asas dan prinsip sebagai berikut.

Asas	Prinsip
Persamaan; Keseimbangan hak dan kewajiban; Musyawarah untuk mufakat; Mewujudkan keadilan sosial Kebebasan yang bertanggung jawab; Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan; Cita-cita nasional.	Pembagian kekuasaan; Rule of law; Perlindungan hak asasi manusia; Partai politik yang lebih dari satu; Pemilu; Pers yang bebas; Keterbukaan manajemen (open management).

Prinsip-prinsip dari demokrasi termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama alinea keempat, yaitu “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Inti demokrasi yang dimuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat Pancasila berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
2. Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab dan didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani.
3. Permusyawaratan, merupakan suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan yang akhirnya dapat mencapai suatu keputusan yang mufakat.
4. Perwakilan, merupakan suatu sistem atau suatu cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat dan pemimpin bangsa dan negara.

Beberapa contoh  sikap dan perilaku yang kurang mencerminkan adanya penerapan sistem demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara adalah sebagai berikut.

No.	Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Kurang Mencerminkan Demokrasi	Akibat dari Sikap Kurang Menerapkan Demokrasi	Cara Membina dan Membiasakan Demokrasi
1.	Keluarga	Melalaikan tugas rumah. Memusuhi kakak dan adik Kurang menghargai pendapat anggota keluarga	Rumah menjadi kurang terawat Permusuhan antar anggota keluarga Saling meremehkan antar anggota keluarga	Melaksanakan tugas rumah dengan baik Mengormati dan menyayangi saudara Menghargai pendapat orang lain
2.	Sekolah	Tidak melaksanakan piket Merusak fasilitas sekolah Tidak membayar iuran wajib skolah	Kelas menjadi berantakan Fasilitas sekolah menjadi rusak Kegiatan sekolah terganggu	Melaksanakan piket dengan baik Menjaga dan merawat fasilitas sekolah Membayar iuran dengan tertib
3.	Masyarakat	Kurang menjaga ketertiban masyarakat Pemilihan organisasi masyarakat melalui politik uang Menghindari kegiatan yang diadakan oleh desa	Ketertiban masyarakat terganggu Pemimpin yang terpilih melakukan korupsi Kegiatan di masyarakat tidak berhasil	Menjaga ketertiban masyarakat dengan baik Memilih pemimpin dengan jujur dan adil Ikut aktif dalam kegiatan masyarakat
4.	Bangsa dan Negara	Golput dalam pemilu dan pilpres Tidak rutin membayar pajak. Melakukan demo dengan kekerasan	Presiden dan wakil rakyat tidak sesuai harapan Pembangunan terhambat Adanya korban berjatuhan	Ikut dalam pemilu dan pilpres Membayar pajak dengan rutin Melakukan demo damai.